“Selain itu keduanya juga dikenakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Money Laundering dan pasal 55 KUHPidana. Saya kira sudah jelas kasus dugaan korupsi ini dengan pasal-pasal yang dituduhkan itu,” jelasnya. Dikatakan, tuduhan yang disangkakan kejagung kepada kedua kliennya ini yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang sifatnya merugikan keuangan negara. “Tidak ada uang pemko yang masuk ke rekening pribadi Setiawan dan Veri Susanti.
Kalau sekda mengatakan itu, berarti sekda tahu masalah ini sejak awal. Sekda sudah tahu ada penyimpangan sejak awal. Sekda harus bertanggungjawab,” tukasnya. Disebutkan Junimart, dia sangat heran terhadap pernyataan Sekda Donvert Panggabean itu. Junimart beralasan, kasus dugaan korupsi ini masih dalam penyelidikan Kejagung. Sekda sendiri belum pernah diselidiki dan dimintai keterangan oleh Kejagung. “Saya dengan keras menolak pernyataan itu. Saya curiga, sejak kapan Sekda tahu itu, sebelum kasus ini muncul atau sesudah kasus ini diselidiki Kejagung,” ujarnya lagi.
Disinggung Junimart menjadi pengacara Setiawan Girsang dan Veri Susanti atas permintaan Pemko Siantar, Junimart membantah ini. Junimart menjadi pengacara keduanya atas permintaan dari Setiawan Girsang. “Selama ini tidak ada perhatian pemko terhadap mereka. Tidak pernah pemko memberikan bantuan hukum kepada keduanya. Pemko tidak mau tahu terhadap Setiawan dan Veri,” tegasnya.
“Sudah sering saya katakan sama Setiawan dan Veri supaya mereka membuka semua ini. Jangan mau jadi pahlawan kesiangan, tidak jamannya lagi menjadi pahlawan kesiangan di Indonesia ini,” jelasnya lagi. Junimart kembali menegaskan, kasus ini bukan juga kasus uang lauk pauk dan THR PNS 2010. Sesuai data yang mereka miliki yang diberikan Setiawan kepadanya, bukti pertangungjawaban uang lauk pauk dan THR 2010 semuanya lengkap dan tidak ada masalah. “Pertanggungjawaban uang lauk pauk dan THR 2010 dan 2011 tidak ada masalah. Semua data mereka jelas,” ujarnya lagi.
Sebelumnya, Sekda Donvert Panggabean mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Kadispenda Setiawan Girsang dan bendaharanya Veri Susanti berasal dari uang lauk pauk dan Tunjangan Hari Raya (THR) PNS Pemko 2010 sebanyak Rp7,7 miliar. Miliaran rupiah dana ini masuk rekening pribadi Veri Susanti.
Sekitar 7.000 PNS Pemko menerima uang lauk pauk Rp10 ribu per hari atau Rp600 ribu per tiga bulan. Dana ini dicairkan per triwulan. Total dana setiap triwulan sekitar Rp4,2 miliar. Pada saat itu juga ada uang THR 2010 Rp500 ribu per PNS. Total dana THR saat itu Rp3,5 miliar.
Pendapatan Bunga
Rp32 Juta per Bulan
Manajer atau supervisor salahsatu bank di Kota Siantar yang meminta namanya tidak dituliskan menyebutkan, cara yang paling mudah mendapatkan untung dari uang sekitar Rp7,7 miliar ini, uang tersebut disimpan pada tabungan biasa di salahsatu bank di Kota Siantar. “Kalau dalam bentuk deposito agak sulit dan itu berjangka, sama hal dengan giro, berjangka juga. Kalau tabungan biasa pada bulan berikutnya sudah ada dapat bunga,” jelasnya.
Disebutkan dia, dengan uang Rp7,7 miliar dan perhitungan bunga 5 persen saja, maka dalam sebulan akan ada bunga Rp32.083.333. Dimana perhitungannya, saldo dikalikan bunga dibagi 12 bulan. Selain mengharapkan bunga tabungan, si penabung juga biasanya mengharapkan bonus dari uang yang ditabungkan di bank tersebut. “Seperti di bank kami, biasanya ada bonus puluhan juta kalau ada tabungan di atas Rp5 miliar. Kalau di Bank Sumut, saya tidak tahu berapa bonusnya ya,” ujarnya.
Sementara pihak Bank Sumut Cabang Kota Siantar belum bisa dimintai komentarnya terkait masalah ini. Ditemui sekira pukul 14.00 WIB, Kepala Bank Sumut Cabang Kota Siantar Bohler Damanik tidak berada di kantornya. Menurut penjelasan satpam, Bohler Damanik sedang berada di luar. Dihubungi melalui telepon, mulai siang hingga malam, telepon Bohler tidak kunjung aktif. (ral/dro)/metrosiantar
